Siak Bukan Riau: Jejak Konflik, Identitas, dan Gagasan Provinsi Sri Indrapura dalam Hikayat Siak

Gagasan pembentukan daerah otonomi baru di kawasan pesisir timur Riau selama ini ya diperkenalkan dengan nama Provinsi Riau Pesisir, yang mencakup Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Secara geografis, istilah tersebut cukup mudah dipahami karena kelima daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan pesisir, sungai, jalur perdagangan, pelabuhan, serta Selat Melaka. Namun ketika wacana pemekaran dibaca kembali melalui sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah nama “Riau” merupakan identitas historis yang paling tepat bagi provinsi baru tersebut?

Pertanyaan itu menjadi menarik ketika kita membaca Hikayat Siak. Dalam teks tersebut, Siak dan Riau tidak selalu tampil sebagai satu ruang politik yang sama, melainkan sebagai dua pusat kekuasaan yang dapat dibedakan dan dalam sejumlah episode justru saling berhadapan. Karena itu judul “Siak Bukan Riau” dalam tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai penolakan terhadap Provinsi Riau modern, apalagi sebagai upaya memutus sejarah masyarakat Siak dari Riau hari ini. Ungkapan tersebut digunakan sebagai tesis historiografis: dalam konteks politik abad ke-18 sebagaimana direpresentasikan dalam Hikayat Siak, Siak mempunyai jalur pembentukan kekuasaan, legitimasi, dan identitas politiknya sendiri yang berbeda dari pusat Johor-Riau.

Perbedaan konteks ini harus ditegaskan sejak awal. Riau dalam Hikayat Siak bukan identik dengan Provinsi Riau yang dikenal sekarang. Istilah Riau pada masa itu lebih berkaitan dengan pusat politik Johor-Riau dan kawasan kepulauan yang menjadi arena berkembangnya kekuasaan Melayu-Bugis. Sementara itu, Siak berkembang di pesisir timur Sumatra sebagai pusat kekuasaan yang dibangun oleh Raja Kecil dan keturunannya. Karena itu, pembacaan sejarah harus menghindari anakronisme dengan memaksakan batas administratif abad ke-21 kepada dunia politik abad ke-18.

Raja Kecil dan Akar Konflik Siak–Riau

Salah satu poros utama Hikayat Siak adalah kisah Raja Kecil, tokoh yang menjadi dasar legitimasi dinasti Siak. Dalam narasi hikayat, Raja Kecil dikonstruksikan sebagai keturunan Sultan Mahmud Syah II dari Johor. Klaim genealogis ini sangat penting karena menjadi dasar bagi tuntutannya atas takhta Johor. Dengan demikian, perjuangan Raja Kecil bukan digambarkan hanya sebagai ekspansi politik seorang penguasa baru, tetapi sebagai usaha mengembalikan hak dinasti yang dianggap sah.

Raja Kecil berhasil menguasai Johor pada 1718 dan memerintah dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Akan tetapi, kekuasaannya kemudian ditantang oleh Tengku Sulaiman, putra Bendahara Abdul Jalil, yang memperoleh dukungan kuat dari kelompok Bugis. Pada 1722, Raja Kecil kehilangan kontrol atas pusat Johor dan kemudian membangun basis kekuasaannya di kawasan Sungai Siak. Dari sinilah terbentuk pusat politik yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Peristiwa tersebut menjadi titik penting dalam memahami identitas Siak. Siak tidak lahir sebagai cabang administratif Riau sebagaimana sebuah kabupaten berada dalam provinsi pada masa kini. Sebaliknya, Siak tumbuh dari kontestasi atas warisan politik Johor-Melaka dan kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan tersendiri di Sumatra. Dengan kata lain, pembentukan Kesultanan Siak merupakan proses diferensiasi politik, bukan subordinasi administratif kepada Riau.

“Peperangan Siak–Riau” sebagai Penanda Dua Ruang Politik

Struktur naratif Hikayat Siak memberikan petunjuk penting mengenai hubungan tersebut. Dalam penyusunan dan pembacaan edisi modern hikayat ditemukan bagian-bagian yang secara eksplisit berbicara mengenai “Peperangan Siak-Riau Berterusan”, “Perbalahan Siak dengan Riau”, dan kuatnya pengaruh Bugis dalam politik Johor-Riau.

Ungkapan semacam itu penting secara historiografis. Apabila Siak dan Riau dipahami sebagai satu identitas politik yang sama, istilah “peperangan Siak-Riau” menjadi sulit dimengerti. Justru melalui ungkapan tersebut terlihat bahwa penulis atau tradisi yang melahirkan Hikayat Siak membangun pembedaan yang cukup jelas antara Siak sebagai pusat kekuasaan Raja Kecil dan keturunannya dan Riau sebagai bagian dari pusat kekuasaan Johor-Riau yang kemudian sangat dipengaruhi oleh elite Bugis.

Dalam konteks ini, konflik Siak-Riau bukan sekadar pertikaian lokal. Ia merupakan bagian dari perubahan besar dunia Melayu pada abad ke-18. Setelah pusat Johor-Melaka mengalami krisis dinasti, beberapa kekuatan baru muncul dan berusaha membangun legitimasi masing-masing. Siak berkembang di pesisir timur Sumatra; Johor-Riau berkembang dengan konfigurasi politik Sultan dan Yang Dipertuan Muda Bugis; sementara kekuatan lain seperti Terengganu, Kedah, dan kelompok-kelompok Minangkabau juga memainkan perannya.

Konflik Bukan Hanya Soal Takhta

Pertentangan antara Siak dan Riau juga tidak cukup dijelaskan hanya sebagai perebutan takhta. Di balik konflik dinasti terdapat kepentingan yang lebih luas, terutama penguasaan jalur perdagangan dan ruang maritim Selat Melaka.

Siak mempunyai keunggulan geografis yang sangat penting. Sungai Siak merupakan salah satu jalur yang menghubungkan wilayah pedalaman Sumatra dengan pesisir dan Selat Melaka. Melalui sungai tersebut bergerak komoditas, manusia, informasi, dan kekuasaan. Penguasaan atas kawasan sungai berarti penguasaan terhadap akses hinterland Sumatra.

Sebaliknya, pusat Riau-Johor memiliki posisi strategis di kawasan kepulauan dan jalur pelayaran Selat Melaka. Karena itu, konflik Siak-Riau dapat pula dibaca sebagai persaingan antara dua bentuk geoekonomi: kekuatan sungai dan hinterland di satu sisi, serta kekuatan kepulauan dan jalur maritim di sisi lain.

Pemahaman ini sangat penting karena menunjukkan bahwa identitas politik Siak terbentuk sekaligus dari faktor dinasti dan faktor ruang. Siak bukan hanya nama sebuah kerajaan, tetapi merupakan sebuah sistem sungai, bandar, masyarakat, dan perdagangan yang mempunyai orientasi langsung kepada Selat Melaka.

Hikayat Siak sebagai Politik Ingatan

Namun Hikayat Siak tidak boleh dibaca seperti laporan administrasi modern. Hikayat adalah teks sejarah sekaligus sastra politik. Ia memilih tokoh tertentu, menonjolkan peristiwa tertentu, dan membangun silsilah tertentu untuk menghasilkan legitimasi.

Dalam hal Raja Kecil, fungsi tersebut sangat jelas. Klaim bahwa Raja Kecil merupakan keturunan Sultan Mahmud Syah II mempunyai makna politik yang sangat besar. Melalui genealoginya, dinasti Siak dapat menempatkan dirinya sebagai penerus sah tradisi Melaka-Johor.

Karena itu, Hikayat Siak harus dibaca bersama sumber lain, termasuk Tuhfat al-Nafis, Syair Perang Siak, Syair Raja Siak, arsip kolonial, dan dokumen Kesultanan Siak. Masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri. Jika Hikayat Siak cenderung menghadirkan pandangan yang memberi tempat penting kepada Raja Kecil dan garis Siak, Tuhfat al-Nafis banyak merepresentasikan dunia politik Melayu-Bugis Riau-Lingga.

Perbedaan tersebut bukan kelemahan. Justru di situlah kekayaan historiografi Melayu. Kita dapat melihat bagaimana kelompok-kelompok politik membangun memori yang berbeda atas peristiwa yang sama.

Bukan Menolak Riau

Penting ditegaskan bahwa gagasan meninggalkan nama “Riau” dalam nomenklatur provinsi baru bukanlah penolakan terhadap Riau. Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti mempunyai sejarah panjang sebagai bagian dari Provinsi Riau modern. Identitas Riau telah menjadi bagian dari kehidupan administratif, sosial, budaya, dan politik masyarakat selama puluhan tahun.

Persoalannya adalah bahwa pembentukan provinsi baru pada hakikatnya merupakan proses membangun identitas politik-administratif baru. Karena itu wajar apabila muncul pertanyaan mengenai nama terbaik yang dapat mewakili seluruh kawasan. Pilihan antara Riau Pesisir dan Sri Indrapura (baca) dengan demikian bukan pilihan antara “menerima” dan “menolak” Riau. Ia merupakan pilihan antara dua cara mendefinisikan wilayah: Riau Pesisir mendefinisikan kawasan berdasarkan hubungan geografisnya dengan provinsi induk. Sri Indrapura mendefinisikan kawasan berdasarkan memori sejarah dan orientasi peradabannya.

Sri Indrapura sebagai Geo-Historical Region

Gagasan ini menjadi lebih kuat apabila calon provinsi dipandang sebagai geo-historical region. Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti memang mempunyai batas administratif modern yang berbeda. Namun secara historis kawasan tersebut dihubungkan oleh sungai, laut, perdagangan, migrasi, jaringan kerajaan, adat Melayu, Islam, serta hubungan dengan Selat Melaka.

Ini bukan berarti seluruh wilayah tersebut pada setiap masa mempunyai batas politik yang sama. Sejarah kerajaan sangat dinamis. Wilayah kekuasaan berubah, pusat pemerintahan berpindah, dan hubungan antara penguasa dengan daerah tidak selalu sama.

ditulis Oleh:

Assoc Prof Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil (Rektor IAITF Dumai/Sekjen PIPSM)

Read More

Rizal Akbar Perkenalkan AFT di Kampus UiTM Shah Alam

SHAH ALAM, MALAYSIA — Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, M.Phil., memperkenalkan Akbar Falah Trajectory (AFT) Model dalam seminar internasional yang diselenggarakan di kampus Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Malaysia, Jumat, 24 Juli 2026.

Rizal Akbar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka (PIPSM) hadir sebagai pembicara utama dalam International Seminar on Ummah Collaboration. Seminar tersebut mengangkat tema “Collaboration Brings Barakah to the Ummah” dan terlaksana melalui kerja sama PIPSM dengan Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) UiTM Shah Alam.

Kedatangan rombongan IAITF Dumai di kampus UiTM Shah Alam disambut oleh Dekan ACIS UiTM, Prof. Dr. Salahudin Suyurno, bersama jajaran pimpinan fakultas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan akademik, pertukaran pemikiran, serta kolaborasi kelembagaan antara perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.

Dalam forum tersebut, Rizal Akbar menyampaikan materi bertajuk “Akbar Falah Trajectory Model: Paradigma Baru Kehidupan Muslim—Integrasi Spiritualitas, Perilaku Ekonomi, dan Outcome Falah.” Model ini dikembangkan sebagai pendekatan ilmiah untuk menjelaskan perjalanan kehidupan seorang muslim melalui keterkaitan antara keimanan, pilihan ekonomi, amal, waktu kehidupan, dan konsekuensi akhir yang disebut sebagai falah.

AFT Model menawarkan pengembangan baru dalam kajian ekonomi Islam karena tidak hanya menjelaskan perilaku manusia secara konseptual dan kualitatif, tetapi juga berusaha merumuskannya melalui pendekatan matematis. Melalui formulasi tersebut, keputusan ekonomi seorang muslim dipandang tidak semata-mata didorong oleh kepuasan material, tetapi juga oleh orientasi spiritual dan utilitas ukhrawi.

Rizal Akbar menjelaskan bahwa teori ekonomi modern pada umumnya cukup kuat dalam menerangkan perilaku konsumsi, produksi, investasi, pendapatan, dan kesejahteraan material. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan berbagai tindakan ekonomi yang berlandaskan keimanan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, meninggalkan riba, dan kesediaan mengorbankan keuntungan material untuk memperoleh nilai ibadah.

Dalam perspektif AFT, manusia tidak hanya menjalani kehidupan dalam satu dimensi waktu. Perjalanan manusia dipahami melalui tiga tingkatan, yaitu kehidupan dunia, batas eskatologis berupa kematian, serta kehidupan akhirat yang bersifat abadi. Ketiga dimensi tersebut membentuk sebuah lintasan kehidupan yang menunjukkan hubungan antara keputusan manusia di dunia dan konsekuensi yang diterimanya pada masa mendatang.

AFT Model juga memperkenalkan konsep dual-domain utility, yaitu utilitas yang berasal dari dua ranah sekaligus: utilitas duniawi dan utilitas ukhrawi. Utilitas duniawi mencakup manfaat material seperti pendapatan, konsumsi, kekayaan, dan kenyamanan hidup, sedangkan utilitas ukhrawi berkaitan dengan nilai ibadah, amal kebajikan, keberkahan, dan harapan memperoleh keridaan Allah.

Melalui konsep tersebut, kesejahteraan manusia tidak cukup diukur berdasarkan peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan material. Kesejahteraan yang utuh harus memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar perjalanan manusia menuju falah, yakni kebahagiaan dan keberhasilan yang mencakup kehidupan dunia sekaligus akhirat.

Rizal Akbar turut memperkenalkan peta navigasi empat kuadran perjalanan kehidupan muslim. Kuadran tersebut menggambarkan posisi manusia berdasarkan kualitas keimanan, perilaku ekonomi, amal, dan konsekuensi kehidupannya. Empat posisi itu meliputi kuadran takwa, lalai, ingkar, dan kuadran yang mengarahkan manusia kepada kerugian akhirat.

Peta perjalanan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan manusia memiliki arah dan konsekuensi. Peningkatan kekayaan yang tidak disertai keimanan dan amal sosial dapat membawa seseorang menuju kehidupan yang semakin berorientasi dunia. Sebaliknya, pengelolaan kekayaan yang disertai zakat, sedekah, wakaf, kepedulian sosial, dan ketaatan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sekaligus mencapai kebahagiaan akhirat.

“AFT Model merupakan ikhtiar untuk membawa Islamisasi ilmu ke tahap yang lebih maju. Hubungan antara iman, amal, ekonomi, dan akhirat yang selama ini banyak dijelaskan secara naratif, melalui pendekatan matematis dapat dipetakan, dianalisis, dan dikembangkan menjadi model ilmiah yang lebih komprehensif,” jelas Rizal Akbar dalam pemaparannya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi Islam tidak boleh berhenti pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, atau kesejahteraan material semata. Pembangunan harus diarahkan kepada terbentuknya peradaban makrospiritual yang mengintegrasikan kemajuan ekonomi, kekuatan keimanan, keadilan sosial, keberkahan, dan orientasi akhirat.

Pemaparan mengenai AFT Model mendapat perhatian dari para akademisi dan peserta seminar. Model ini dinilai membuka ruang pengembangan kajian ekonomi Islam yang lebih sistematis, terukur, dan multidisipliner, khususnya dalam menghubungkan ilmu ekonomi, matematika, perilaku manusia, spiritualitas, serta studi tentang kesejahteraan dan pembangunan.

Seminar juga menghadirkan Prof. Dr. Salahudin Suyurno yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam pendidikan tinggi. Dalam paparannya, pengembangan teknologi ditekankan agar tetap berlandaskan nilai keberkahan sehingga kemajuan teknologi tidak kehilangan orientasi etika, kemanusiaan, dan spiritualitas.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan ACIS UiTM Shah Alam, di antaranya Prof. Madya Dr. Mohd Syahiran Abdul Latif, Ustaz Hj. Zawawi Temyati, serta Dr. Mohd Sirajuddin Siswadi Putera Mohamed Shith. Dari IAITF Dumai turut hadir Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin H. Hambali, S.Sy., Ketua SPI Hj. Lestary Fitriany, M.E., Direktur Pascasarjana sekaligus Ketua LPM Dr. (Cand.) Dawami, S.Sos., M.I.Kom., Ketua LP2M Muhammad Farid Firdaus, M.H., Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Deni Suryanto, M.Pd., serta dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAITF Dumai.

Seminar ditutup dengan penyerahan sertifikat, pertukaran cendera mata, dan foto bersama. Kegiatan tersebut menjadi simbol semakin eratnya kerja sama antara IAITF Dumai, PIPSM, dan UiTM Malaysia dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pertukaran gagasan, dan pembangunan peradaban Islam di kawasan Pesisir Selat Melaka.

Kehadiran AFT Model di forum internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam dari Kota Dumai mampu melahirkan gagasan teoritis yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Dari Pesisir Selat Melaka, sebuah model baru diperkenalkan untuk mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak kekayaan yang diperoleh, tetapi juga tentang ke mana perjalanan kehidupan manusia diarahkan.

Sertifikat Penghargaan klik

ditulis oleh : Lestary

Read More

Rizal Akbar Jadi Pembicara Bersama UAS Bahas Jaringan Kesultanan Islam di Nusantara

Iaitfdumai.ac.id - PEKANBARU — Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar, M.Phil., menjadi pembicara dalam diskusi bertema Jaringan Kesultanan Islam di Nusantara yang digelar di Pondok Kopi Professor, Pekanbaru, Selasa (10/2/2026) pagi.

Diskusi ini menghadirkan puluhan tokoh dan akademisi, di antaranya Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A., Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, M.A., Prof Afrizal, Prof Sudirman, Mambang Mit, serta tokoh masyarakat lainnya. Acara dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban, Prof Dr H Alaiddin Koto.

Dalam paparannya, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar menegaskan bahwa pembahasan jaringan kesultanan Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang ulama dan jalur masuknya Islam ke Nusantara.

“Diskusi ini menjadi sangat menarik karena kita tidak hanya membahas kerajaan, tetapi juga jaringan ulama. Ketika kita menelusuri tokoh seperti Syekh Jumadil Kubro, Walisongo, hingga kesultanan-kesultanan Islam, maka terlihat bahwa Islam di Nusantara tumbuh melalui jaringan yang kuat dan saling terhubung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan dan ulama menjadi penting untuk memahami identitas sejarah Islam di kawasan Nusantara, baik dari sisi perdagangan dan kajian tasauf. Banyak pertanyaan yang masih harus ditelaah dari abad 17-18 sedangkan bagaimana dengan kurun abad ke 4 hingga abad 16.

Diskusi yang dipandu atau dimoderator Wakil Rektor III UIN Suska Riau, Haris Simaremare Ph.D mempersilakan pembicara Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A. Dalam penyampaiannya Prof Abdul Somad menegaskan posisi strategis kawasan Melayu yang berada di antara dua peradaban besar yakni India dan Cina.

“Diapit oleh dua peradaban besar, India dan Cina, maka orang Melayu di Kepulauan Nusantara ini bukan orang sembarangan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, negeri ini sudah memiliki peradaban dan kerajaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kerajaan yang mengalami proses islamisasi, seperti Indragiri yang awalnya bercorak Hindu, kemudian berubah menjadi kesultanan Islam.

“Kalau diurut dari utara, ada Lamuri, kemudian Pasai, lalu Aceh. Di kawasan Melayu lainnya ada Langkat, Pagaruyung, Tambusai, Pinang Awan, Negeri Sembilan, Siak, hingga ke wilayah Johor, Riau-Lingga, Makassar, Bone, bahkan sampai Mindanao dan Manila,” paparnya.

Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan kritis dari para tokoh yang hadir. Prof. Afrizal mempertanyakan sejauh mana jaringan kesultanan Islam itu terhubung secara politik dan bukan hanya secara keagamaan.

“Apakah jaringan kesultanan ini benar-benar membentuk satu kekuatan politik bersama, ataukah hanya terhubung dalam jaringan ulama dan perdagangan?” tanyanya.

Sementara itu, Prof. Sudirman menyoroti posisi Melayu dalam konteks kebangsaan Indonesia modern. “Apakah Melayu bisa menjadi identitas kultural yang mempersatukan Indonesia, atau justru hanya menjadi identitas regional di kawasan tertentu saja?” ujarnya.

Tokoh masyarakat Mambang Mit juga mengangkat pertanyaan tentang kesinambungan sejarah kesultanan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau jaringan kesultanan dahulu begitu kuat, mengapa warisan itu hari ini tidak tampak dalam kekuatan ekonomi dan politik umat Islam di kawasan pesisir?” katanya.

Pertanyaan lain muncul mengenai tokoh-tokoh ulama awal, khususnya tentang Syekh Jumadil Kubro. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, para pembicara sepakat bahwa jaringan kesultanan Islam di Nusantara tidak hanya berbentuk struktur politik, tetapi juga jaringan perdagangan, pendidikan, ulama, dan budaya yang saling terhubung lintas wilayah.

Prof. Sudirman dalam penutup diskusi menegaskan pentingnya identitas Melayu dalam merawat persatuan bangsa.
“Melayu harus menjadi identitas kultural yang memperkuat persatuan Indonesia. Nilai Islam yang dibawa oleh tradisi Melayu menjadi perekat perdamaian di kepulauan Nusantara,” ujarnya.

Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh pertukaran gagasan, memperlihatkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan Islam masih menjadi topik penting dalam memahami sejarah, identitas, dan masa depan masyarakat Nusantara. *

Penulis: Dawami Bukitbatu

Read More

Rizal Akbar Terima Anuggrah Darjah Mahkota Muda Kesultanan Pagaruyung Darur Qarar

Ditetapkan di Istana Selindung Bulan Kesultanan Pagaruyung Darul Qarar, Penganugrahan Mahkota Mudo Darjah Mahkota Mudo diberikan kepada Rektor IAITF Dumai, Assoc Prof Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil dengan gelar "Rangkayo Maulana". Prosesi penganugrahan dilakukan di Hotel 101 Urban Haritage Hotel Jogja (4/02/26), langsung oleh Haji Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah. Selain Rektor, Anugrah diberikan juga kepada beberapa orang Datuk dari negeri jiran Malaysia.

Dalama beberapa referensi dinaytakan bahwa, Gelar "Rangkayo Maulana" dalam tradisi Kesultanan Pagaruyung Darul Qarar merupakan simbol kehormatan tertinggi yang mencerminkan perpaduan antara kedaulatan adat Minangkabau dan otoritas religius Islam. Gelar ini disematkan kepada figur bangsawan atau pemangku adat utama yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syarak, sejalan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Sebagai representasi legitimasi moral, politik, dan spiritual, Rangkayo Maulana tidak hanya berfungsi sebagai penanda status kebangsawanan, tetapi juga sebagai simbol stabilitas, kebijaksanaan, dan kesinambungan nilai-nilai kepemimpinan dalam tatanan Kesultanan Pagaruyung sebagai pusat peradaban Minangkabau.

Dalam sambutannya, Tuanku Muhammad Yusuf menyatkan bahwa penganugrahan ini diberikan bukan tanpa alasan, namun melalu sebuah proses panjang, terutama bagi para yang mulia yang berasal dari negeri jiran Malaysia yang nantinya akan tergabung kedalam Persatuan Pagaruyung Malaysia. Menurutnya penganugrahan ini adalah proses berbagi kemuliaan dan menjalin silaturrahmi kekerabatan Pagaruyung di ranah dan rantau, tegasnya

Read More

Filsafat Ilmu & Logika

 

Perkuliahan ini mengajak mahasiswa memahami bagaimana manusia membangun pengetahuan melalui tiga jalur besar: sains, filsafat, dan mistik, dalam lanskap dunia yang juga “diwarnai” oleh dua kekuatan besar: agama dan filsafat. Mahasiswa dikenalkan pada pengertian filsafat sebagai upaya berpikir mendalam, sungguh-sungguh, dan radikal hingga mencapai hakikat persoalan. Dampaknya bukan cuma “jadi pintar debat”, tetapi melatih berpikir serius, memahami cara kerja filsafat, dan membentuk tanggung jawab intelektual sebagai warga yang baik.

Secara metodologis, perkuliahan menekankan tiga cara belajar filsafat: metode sistematis, historis, dan kritis. Pondasi logika diletakkan lewat pembedaan logis (masuk akal) dan rasional (logis tetapi dibatasi hukum alam). Setelah itu, mahasiswa diajak “membedah” setiap jenis pengetahuan dengan kerangka ontologi–epistemologi–aksiologi:

·       Sains: objeknya empiris, kebenarannya dituntut rasional dan perlu verifikasi empiris, serta berguna sebagai alat eksplanasi, peramalan, dan pengontrolan dalam pemecahan masalah.

·       Filsafat: objeknya mencakup “yang ada dan mungkin ada”, ditempuh lewat rasional-abstrak, argumentasi dan pemikiran mendalam; ukuran benarnya terutama logis (benar/salah), dan berfungsi sebagai teori, pemecahan masalah, sekaligus pandangan hidup yang bersifat mendalam dan universal.

·       Mistik: menyentuh wilayah supra-rasional (tak sepenuhnya dipahami secara rasional), diperoleh lewat “rasa (hati)”; ukuran kebenarannya bisa merujuk pada teks suci (bila bersumber dari Tuhan) dan kadang diklaim empiris secara situasional, dengan manfaat yang sangat subjektif (mis. ketenteraman jiwa dalam tasawuf).

Kalau diringkas: mata kuliah ini melatih mahasiswa supaya tidak asal yakin, tapi tahu mengapa sebuah pengetahuan dianggap benar, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa ia dipakai—biar nalar tidak gampang “dibajak” oleh klaim yang terdengar meyakinkan (apalagi yang capslock-nya lebih kuat daripada argumennya).

Read More