Rizal Akbar Perkenalkan AFT di Kampus UiTM Shah Alam

SHAH ALAM, MALAYSIA — Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, M.Phil., memperkenalkan Akbar Falah Trajectory (AFT) Model dalam seminar internasional yang diselenggarakan di kampus Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Malaysia, Jumat, 24 Juli 2026.

Rizal Akbar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka (PIPSM) hadir sebagai pembicara utama dalam International Seminar on Ummah Collaboration. Seminar tersebut mengangkat tema “Collaboration Brings Barakah to the Ummah” dan terlaksana melalui kerja sama PIPSM dengan Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) UiTM Shah Alam.

Kedatangan rombongan IAITF Dumai di kampus UiTM Shah Alam disambut oleh Dekan ACIS UiTM, Prof. Dr. Salahudin Suyurno, bersama jajaran pimpinan fakultas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan akademik, pertukaran pemikiran, serta kolaborasi kelembagaan antara perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.

Dalam forum tersebut, Rizal Akbar menyampaikan materi bertajuk “Akbar Falah Trajectory Model: Paradigma Baru Kehidupan Muslim—Integrasi Spiritualitas, Perilaku Ekonomi, dan Outcome Falah.” Model ini dikembangkan sebagai pendekatan ilmiah untuk menjelaskan perjalanan kehidupan seorang muslim melalui keterkaitan antara keimanan, pilihan ekonomi, amal, waktu kehidupan, dan konsekuensi akhir yang disebut sebagai falah.

AFT Model menawarkan pengembangan baru dalam kajian ekonomi Islam karena tidak hanya menjelaskan perilaku manusia secara konseptual dan kualitatif, tetapi juga berusaha merumuskannya melalui pendekatan matematis. Melalui formulasi tersebut, keputusan ekonomi seorang muslim dipandang tidak semata-mata didorong oleh kepuasan material, tetapi juga oleh orientasi spiritual dan utilitas ukhrawi.

Rizal Akbar menjelaskan bahwa teori ekonomi modern pada umumnya cukup kuat dalam menerangkan perilaku konsumsi, produksi, investasi, pendapatan, dan kesejahteraan material. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan berbagai tindakan ekonomi yang berlandaskan keimanan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, meninggalkan riba, dan kesediaan mengorbankan keuntungan material untuk memperoleh nilai ibadah.

Dalam perspektif AFT, manusia tidak hanya menjalani kehidupan dalam satu dimensi waktu. Perjalanan manusia dipahami melalui tiga tingkatan, yaitu kehidupan dunia, batas eskatologis berupa kematian, serta kehidupan akhirat yang bersifat abadi. Ketiga dimensi tersebut membentuk sebuah lintasan kehidupan yang menunjukkan hubungan antara keputusan manusia di dunia dan konsekuensi yang diterimanya pada masa mendatang.

AFT Model juga memperkenalkan konsep dual-domain utility, yaitu utilitas yang berasal dari dua ranah sekaligus: utilitas duniawi dan utilitas ukhrawi. Utilitas duniawi mencakup manfaat material seperti pendapatan, konsumsi, kekayaan, dan kenyamanan hidup, sedangkan utilitas ukhrawi berkaitan dengan nilai ibadah, amal kebajikan, keberkahan, dan harapan memperoleh keridaan Allah.

Melalui konsep tersebut, kesejahteraan manusia tidak cukup diukur berdasarkan peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan material. Kesejahteraan yang utuh harus memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar perjalanan manusia menuju falah, yakni kebahagiaan dan keberhasilan yang mencakup kehidupan dunia sekaligus akhirat.

Rizal Akbar turut memperkenalkan peta navigasi empat kuadran perjalanan kehidupan muslim. Kuadran tersebut menggambarkan posisi manusia berdasarkan kualitas keimanan, perilaku ekonomi, amal, dan konsekuensi kehidupannya. Empat posisi itu meliputi kuadran takwa, lalai, ingkar, dan kuadran yang mengarahkan manusia kepada kerugian akhirat.

Peta perjalanan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan manusia memiliki arah dan konsekuensi. Peningkatan kekayaan yang tidak disertai keimanan dan amal sosial dapat membawa seseorang menuju kehidupan yang semakin berorientasi dunia. Sebaliknya, pengelolaan kekayaan yang disertai zakat, sedekah, wakaf, kepedulian sosial, dan ketaatan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sekaligus mencapai kebahagiaan akhirat.

“AFT Model merupakan ikhtiar untuk membawa Islamisasi ilmu ke tahap yang lebih maju. Hubungan antara iman, amal, ekonomi, dan akhirat yang selama ini banyak dijelaskan secara naratif, melalui pendekatan matematis dapat dipetakan, dianalisis, dan dikembangkan menjadi model ilmiah yang lebih komprehensif,” jelas Rizal Akbar dalam pemaparannya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi Islam tidak boleh berhenti pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, atau kesejahteraan material semata. Pembangunan harus diarahkan kepada terbentuknya peradaban makrospiritual yang mengintegrasikan kemajuan ekonomi, kekuatan keimanan, keadilan sosial, keberkahan, dan orientasi akhirat.

Pemaparan mengenai AFT Model mendapat perhatian dari para akademisi dan peserta seminar. Model ini dinilai membuka ruang pengembangan kajian ekonomi Islam yang lebih sistematis, terukur, dan multidisipliner, khususnya dalam menghubungkan ilmu ekonomi, matematika, perilaku manusia, spiritualitas, serta studi tentang kesejahteraan dan pembangunan.

Seminar juga menghadirkan Prof. Dr. Salahudin Suyurno yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam pendidikan tinggi. Dalam paparannya, pengembangan teknologi ditekankan agar tetap berlandaskan nilai keberkahan sehingga kemajuan teknologi tidak kehilangan orientasi etika, kemanusiaan, dan spiritualitas.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan ACIS UiTM Shah Alam, di antaranya Prof. Madya Dr. Mohd Syahiran Abdul Latif, Ustaz Hj. Zawawi Temyati, serta Dr. Mohd Sirajuddin Siswadi Putera Mohamed Shith. Dari IAITF Dumai turut hadir Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin H. Hambali, S.Sy., Ketua SPI Hj. Lestary Fitriany, M.E., Direktur Pascasarjana sekaligus Ketua LPM Dr. (Cand.) Dawami, S.Sos., M.I.Kom., Ketua LP2M Muhammad Farid Firdaus, M.H., Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Deni Suryanto, M.Pd., serta dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAITF Dumai.

Seminar ditutup dengan penyerahan sertifikat, pertukaran cendera mata, dan foto bersama. Kegiatan tersebut menjadi simbol semakin eratnya kerja sama antara IAITF Dumai, PIPSM, dan UiTM Malaysia dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pertukaran gagasan, dan pembangunan peradaban Islam di kawasan Pesisir Selat Melaka.

Kehadiran AFT Model di forum internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam dari Kota Dumai mampu melahirkan gagasan teoritis yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Dari Pesisir Selat Melaka, sebuah model baru diperkenalkan untuk mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak kekayaan yang diperoleh, tetapi juga tentang ke mana perjalanan kehidupan manusia diarahkan.

Sertifikat Penghargaan klik

ditulis oleh : Lestary

Read More

Rizal Akbar Jadi Pembicara Bersama UAS Bahas Jaringan Kesultanan Islam di Nusantara

Iaitfdumai.ac.id - PEKANBARU — Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar, M.Phil., menjadi pembicara dalam diskusi bertema Jaringan Kesultanan Islam di Nusantara yang digelar di Pondok Kopi Professor, Pekanbaru, Selasa (10/2/2026) pagi.

Diskusi ini menghadirkan puluhan tokoh dan akademisi, di antaranya Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A., Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, M.A., Prof Afrizal, Prof Sudirman, Mambang Mit, serta tokoh masyarakat lainnya. Acara dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban, Prof Dr H Alaiddin Koto.

Dalam paparannya, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar menegaskan bahwa pembahasan jaringan kesultanan Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang ulama dan jalur masuknya Islam ke Nusantara.

“Diskusi ini menjadi sangat menarik karena kita tidak hanya membahas kerajaan, tetapi juga jaringan ulama. Ketika kita menelusuri tokoh seperti Syekh Jumadil Kubro, Walisongo, hingga kesultanan-kesultanan Islam, maka terlihat bahwa Islam di Nusantara tumbuh melalui jaringan yang kuat dan saling terhubung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan dan ulama menjadi penting untuk memahami identitas sejarah Islam di kawasan Nusantara, baik dari sisi perdagangan dan kajian tasauf. Banyak pertanyaan yang masih harus ditelaah dari abad 17-18 sedangkan bagaimana dengan kurun abad ke 4 hingga abad 16.

Diskusi yang dipandu atau dimoderator Wakil Rektor III UIN Suska Riau, Haris Simaremare Ph.D mempersilakan pembicara Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A. Dalam penyampaiannya Prof Abdul Somad menegaskan posisi strategis kawasan Melayu yang berada di antara dua peradaban besar yakni India dan Cina.

“Diapit oleh dua peradaban besar, India dan Cina, maka orang Melayu di Kepulauan Nusantara ini bukan orang sembarangan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, negeri ini sudah memiliki peradaban dan kerajaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kerajaan yang mengalami proses islamisasi, seperti Indragiri yang awalnya bercorak Hindu, kemudian berubah menjadi kesultanan Islam.

“Kalau diurut dari utara, ada Lamuri, kemudian Pasai, lalu Aceh. Di kawasan Melayu lainnya ada Langkat, Pagaruyung, Tambusai, Pinang Awan, Negeri Sembilan, Siak, hingga ke wilayah Johor, Riau-Lingga, Makassar, Bone, bahkan sampai Mindanao dan Manila,” paparnya.

Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan kritis dari para tokoh yang hadir. Prof. Afrizal mempertanyakan sejauh mana jaringan kesultanan Islam itu terhubung secara politik dan bukan hanya secara keagamaan.

“Apakah jaringan kesultanan ini benar-benar membentuk satu kekuatan politik bersama, ataukah hanya terhubung dalam jaringan ulama dan perdagangan?” tanyanya.

Sementara itu, Prof. Sudirman menyoroti posisi Melayu dalam konteks kebangsaan Indonesia modern. “Apakah Melayu bisa menjadi identitas kultural yang mempersatukan Indonesia, atau justru hanya menjadi identitas regional di kawasan tertentu saja?” ujarnya.

Tokoh masyarakat Mambang Mit juga mengangkat pertanyaan tentang kesinambungan sejarah kesultanan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau jaringan kesultanan dahulu begitu kuat, mengapa warisan itu hari ini tidak tampak dalam kekuatan ekonomi dan politik umat Islam di kawasan pesisir?” katanya.

Pertanyaan lain muncul mengenai tokoh-tokoh ulama awal, khususnya tentang Syekh Jumadil Kubro. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, para pembicara sepakat bahwa jaringan kesultanan Islam di Nusantara tidak hanya berbentuk struktur politik, tetapi juga jaringan perdagangan, pendidikan, ulama, dan budaya yang saling terhubung lintas wilayah.

Prof. Sudirman dalam penutup diskusi menegaskan pentingnya identitas Melayu dalam merawat persatuan bangsa.
“Melayu harus menjadi identitas kultural yang memperkuat persatuan Indonesia. Nilai Islam yang dibawa oleh tradisi Melayu menjadi perekat perdamaian di kepulauan Nusantara,” ujarnya.

Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh pertukaran gagasan, memperlihatkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan Islam masih menjadi topik penting dalam memahami sejarah, identitas, dan masa depan masyarakat Nusantara. *

Penulis: Dawami Bukitbatu

Read More

Rizal Akbar Terima Anuggrah Darjah Mahkota Muda Kesultanan Pagaruyung Darur Qarar

Ditetapkan di Istana Selindung Bulan Kesultanan Pagaruyung Darul Qarar, Penganugrahan Mahkota Mudo Darjah Mahkota Mudo diberikan kepada Rektor IAITF Dumai, Assoc Prof Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil dengan gelar "Rangkayo Maulana". Prosesi penganugrahan dilakukan di Hotel 101 Urban Haritage Hotel Jogja (4/02/26), langsung oleh Haji Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah. Selain Rektor, Anugrah diberikan juga kepada beberapa orang Datuk dari negeri jiran Malaysia.

Dalama beberapa referensi dinaytakan bahwa, Gelar "Rangkayo Maulana" dalam tradisi Kesultanan Pagaruyung Darul Qarar merupakan simbol kehormatan tertinggi yang mencerminkan perpaduan antara kedaulatan adat Minangkabau dan otoritas religius Islam. Gelar ini disematkan kepada figur bangsawan atau pemangku adat utama yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syarak, sejalan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Sebagai representasi legitimasi moral, politik, dan spiritual, Rangkayo Maulana tidak hanya berfungsi sebagai penanda status kebangsawanan, tetapi juga sebagai simbol stabilitas, kebijaksanaan, dan kesinambungan nilai-nilai kepemimpinan dalam tatanan Kesultanan Pagaruyung sebagai pusat peradaban Minangkabau.

Dalam sambutannya, Tuanku Muhammad Yusuf menyatkan bahwa penganugrahan ini diberikan bukan tanpa alasan, namun melalu sebuah proses panjang, terutama bagi para yang mulia yang berasal dari negeri jiran Malaysia yang nantinya akan tergabung kedalam Persatuan Pagaruyung Malaysia. Menurutnya penganugrahan ini adalah proses berbagi kemuliaan dan menjalin silaturrahmi kekerabatan Pagaruyung di ranah dan rantau, tegasnya

Read More

Filsafat Ilmu & Logika

 

Perkuliahan ini mengajak mahasiswa memahami bagaimana manusia membangun pengetahuan melalui tiga jalur besar: sains, filsafat, dan mistik, dalam lanskap dunia yang juga “diwarnai” oleh dua kekuatan besar: agama dan filsafat. Mahasiswa dikenalkan pada pengertian filsafat sebagai upaya berpikir mendalam, sungguh-sungguh, dan radikal hingga mencapai hakikat persoalan. Dampaknya bukan cuma “jadi pintar debat”, tetapi melatih berpikir serius, memahami cara kerja filsafat, dan membentuk tanggung jawab intelektual sebagai warga yang baik.

Secara metodologis, perkuliahan menekankan tiga cara belajar filsafat: metode sistematis, historis, dan kritis. Pondasi logika diletakkan lewat pembedaan logis (masuk akal) dan rasional (logis tetapi dibatasi hukum alam). Setelah itu, mahasiswa diajak “membedah” setiap jenis pengetahuan dengan kerangka ontologi–epistemologi–aksiologi:

·       Sains: objeknya empiris, kebenarannya dituntut rasional dan perlu verifikasi empiris, serta berguna sebagai alat eksplanasi, peramalan, dan pengontrolan dalam pemecahan masalah.

·       Filsafat: objeknya mencakup “yang ada dan mungkin ada”, ditempuh lewat rasional-abstrak, argumentasi dan pemikiran mendalam; ukuran benarnya terutama logis (benar/salah), dan berfungsi sebagai teori, pemecahan masalah, sekaligus pandangan hidup yang bersifat mendalam dan universal.

·       Mistik: menyentuh wilayah supra-rasional (tak sepenuhnya dipahami secara rasional), diperoleh lewat “rasa (hati)”; ukuran kebenarannya bisa merujuk pada teks suci (bila bersumber dari Tuhan) dan kadang diklaim empiris secara situasional, dengan manfaat yang sangat subjektif (mis. ketenteraman jiwa dalam tasawuf).

Kalau diringkas: mata kuliah ini melatih mahasiswa supaya tidak asal yakin, tapi tahu mengapa sebuah pengetahuan dianggap benar, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa ia dipakai—biar nalar tidak gampang “dibajak” oleh klaim yang terdengar meyakinkan (apalagi yang capslock-nya lebih kuat daripada argumennya).

Read More

Transformasi Sosial-Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ibn Khaldun: Sebuah Analisis Generasional

 

Perubahan sosial-ekonomi suatu bangsa tidak berlangsung secara acak atau sepenuhnya linear, melainkan mengikuti pola historis tertentu yang dibentuk oleh interaksi nilai moral, solidaritas sosial, institusi, dan kekuasaan politik. Banyak teori pembangunan modern memandang perubahan sebagai proses progresif dari keterbelakangan menuju kemajuan melalui pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kemajuan material tidak selalu sejalan dengan stabilitas sosial, keadilan distributif, maupun keberlanjutan institusional. Dalam konteks inilah, pemikiran Ibn Khaldun menawarkan kerangka analitis alternatif yang memandang perubahan sosial sebagai proses dinamis dan generasional.

Dalam al-Muqaddimah, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa transformasi masyarakat berlangsung secara siklis, dipandu oleh kekuatan ʿasabiyyah—solidaritas sosial yang menopang pembentukan kekuasaan politik, tata kelola negara, dan aktivitas ekonomi. Ketika ʿasabiyyah kuat, masyarakat mampu membangun tatanan sosial yang stabil meskipun dengan keterbatasan sumber daya material. Sebaliknya, ketika kemakmuran berkembang tanpa pengendalian moral dan institusional, solidaritas sosial melemah dan membuka jalan bagi erosi legitimasi serta krisis struktural. Pandangan ini menempatkan perubahan sosial bukan sebagai kemajuan yang pasti, melainkan sebagai proses yang selalu mengandung potensi keberlanjutan maupun kemunduran.

Esai ini mengambil tahun 1905 sebagai titik awal analisis, bukan semata-mata karena pertimbangan kronologis, melainkan karena tahun tersebut merepresentasikan fase awal formasi ʿasabiyyah modern di Indonesia. Munculnya organisasi pergerakan dan kesadaran nasional pada periode ini menandai transformasi solidaritas sosial dari ikatan lokal dan kultural menuju solidaritas ideologis dan nasional. Dengan demikian, 1905 dipahami sebagai momen historis ketika fondasi moral dan kolektif bagi perubahan sosial-ekonomi dan politik Indonesia mulai terbangun secara sistematis.

Selanjutnya, esai ini menggunakan rentang waktu sekitar empat puluh tahun sebagai satu periode atau generasi analitis, mengikuti observasi Ibn Khaldun bahwa pergantian generasi merupakan faktor kunci perubahan sosial. Satu generasi dipahami sebagai masa kematangan nilai, orientasi kepemimpinan, dan praktik institusional suatu masyarakat. Rentang empat puluh tahun ini tidak dimaknai secara kaku, melainkan sebagai pendekatan sosiologis untuk menangkap pergeseran ʿasabiyyah, hubungan negara dan masyarakat, serta dinamika ekonomi dalam jangka menengah-panjang.

Berdasarkan pendekatan generasional tersebut, pengalaman Indonesia direkonstruksi ke dalam empat fase utama. Fase pertama (1905–1945) merupakan fase formasi dan penguatan solidaritas ideologis. Pada periode ini, meskipun kondisi ekonomi sangat terbatas akibat kolonialisme, kekuatan moral, pengorbanan, dan kesadaran kolektif menjadi motor utama perubahan. Dalam perspektif Ibn Khaldun, fase ini mencerminkan tahap awal peradaban, ketika ʿasabiyyah yang kuat mampu mengimbangi keterbatasan material dan mempersiapkan lahirnya tatanan politik baru.

Fase kedua (1945–1985) adalah fase konsolidasi negara dan pembangunan. Negara tampil sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas politik dan mengelola pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan penguatan institusi birokrasi mencerminkan tahap kematangan peradaban dalam kerangka Khaldunian. Namun, pada fase ini pula terjadi pergeseran ʿasabiyyah dari solidaritas horizontal yang partisipatif menuju loyalitas vertikal terhadap negara dan elite penguasa, menandai awal pelemahan kontrol moral terhadap kekuasaan.

Fase ketiga (1985–2025) ditandai oleh kemakmuran material, liberalisasi ekonomi, dan meningkatnya kompleksitas institusional. Integrasi ke dalam ekonomi global dan ekspansi kelas menengah menciptakan kesan keberhasilan pembangunan yang kuat. Namun, sebagaimana diingatkan Ibn Khaldun, kemakmuran membawa konsekuensi ambivalen. Solidaritas sosial melemah, fragmentasi dan polarisasi meningkat, serta institusi semakin prosedural tetapi kehilangan daya ikat etis. Pembangunan tetap berlangsung, tetapi keberlanjutannya menjadi rapuh karena ketidakseimbangan antara kemajuan material dan ketahanan moral-institusional.

Memasuki periode pasca-2025, Indonesia menghadapi indikasi awal fase keempat dalam siklus Khaldunian. Tekanan fiskal, tantangan tata kelola, serta perubahan struktur ekonomi global memperbesar risiko krisis legitimasi jika tidak diimbangi oleh pembaruan solidaritas sosial dan etika publik. Namun, mengikuti pembacaan non-fatalistik yang dikembangkan Umar Chapra, fase ini tidak harus berujung pada kemunduran yang tak terelakkan. Reformasi institusional, kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, dan revitalisasi nilai moral dapat memperlambat atau bahkan membalikkan kecenderungan kemunduran tersebut.

Dengan demikian, transformasi sosial-ekonomi Indonesia dapat dipahami sebagai perjalanan generasional yang memperlihatkan hubungan erat antara ʿasabiyyah, kemajuan material, dan kualitas institusi. Tantangan pembangunan kontemporer bukan semata-mata persoalan pertumbuhan ekonomi atau teknologi, melainkan krisis kohesi sosial dan legitimasi moral. Melalui lensa Ibn Khaldun, esai ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan negara dalam menjaga keseimbangan antara kemakmuran material dan solidaritas sosial.

Pada akhirnya, fase yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan fase persimpangan. Sejarah, dalam pandangan Ibn Khaldun, tidak sekadar berulang, tetapi memberikan pelajaran bagi mereka yang mampu membacanya secara kritis. Apakah Indonesia akan memasuki fase kemunduran atau justru menemukan momentum pembaruan sangat ditentukan oleh pilihan kolektif dalam merawat nilai moral, memperkuat institusi, dan membangun kembali ʿasabiyyah yang sesuai dengan tantangan negara-bangsa modern.

Rizalakbar_IAITFDumai,18/12/25

Read More